BONDOWOSO - Jumlah penderita HIV di Bondowoso terus bertambah. Tambahan para penderita virus mematikan itu diketahui saat darah mereka diperiksa di laboratorium oleh petugas UTD PMI Bondowoso. "Dari Januari hingga Agustus ini, jumlah penderita HIV di Bondowoso mencapai 26 orang," ujar dr Bambang Supeno, Plt Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Dinkes kemarin (23/8).

Usia para penderita HIV itu rata-rata berusia produktif. Sehingga, sangat disayangkan sekali di usia produktif mereka terserang penyakit mematikan. "Secara kasat mata mereka tampak sehat-sehat saja. Mereka, tetap beraktivitas sebagaimana layaknya orang normal," katanya.

Namun, kata dia, virus HIV itu akan terus berkembang pada tubuh penderita. "Diperkirakan, setelah sepuluh tahun ke depan, virus HIV itu akan berubah menjadi penyakit AIDS yang mematikan," ungkapnya. Oleh sebab itu, pihaknya segera berupaya mengobati para penderita HIV dengan mengirimnya ke klinik VCT RS dr Soebandi Jember. Sebab, di Bondowoso tidak tersedia obat anti HIV AIDS, yaitu ARV. "Obat ARV hanya ada di klinik VCT Jember. Oleh sebab itu, kami segera mengirim penderita untuk menghambat laju virus tersebut," katanya.

BONDOWOSO- Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso mengimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit cikungunya. Karena, penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes albopictus, ini sudah menyerang sekitar 114 warga sejumlah desa di Kecamatan Wringin pada Juli lalu dan dua pekan awal Agustus ini.

Kepala Dinkes Bondowoso Agus Suwardjito kepada RJ mengatakan, Kecamatan Wringin yang lembap, meningkatkan populasi nyamuk Aedes albopictus. Sehingga, tidak salah jika ratusan warga di Kecamatan Wringin terserang penyakit cikungunya pada Juli lalu dan awal Agustus ini. Pada Juli lalu ada 77 warga desa terserang penyakit cikungunya dan hingga minggu kedua Agustus ada 37 warga terserang penyakit cikungunya.

Pada Malam Anugerah Otonomi Awards 2010, Kabupaten Bondowoso tampil mengejutkan dengan memboyong dua trofi sekaligus. Selain meraih penghargaan kategori khusus bidang pendidikan, daerah itu memboyong trofi kategori utama (grand category) bidang pelayanan publik. Apa saja capaian daerah penghasil tape tersebut? Berikut ulasan Nur Hidayat, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

---

SEJAK dilantik menjadi bupati pada 15 September 2008, Amin Said Husni menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian. Setelah pelantikan, ketika ditanya wartawan tentang prioritas pembangunan yang hendak dicanangkan, Amin langsung menegaskan bahwa Kabupaten Bondowoso membutuhkan terobosan di bidang pendidikan.

Menurut dia, sektor pendidikan harus ditata dan dipikirkan secara cermat. Program yang dibuat harus betul-betul terencana dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, fondasi pertama yang disiapkan adalah peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan pendidikan.

Berbekal pengalaman dua periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia tidak kesulitan memberikan garis besar desain perda yang dikehendaki. Pada akhir 2008, sebuah tim yang ditugasi merumuskan rancangan perda terbentuk. Tim tersebut segera menyusun rancangan perda dan melakukan studi banding ke Jogjakarta.

PENGANUGERAHAN Otonomi Awards 2010 di Empire Palace, Surabaya, tadi malam (4/8) diwarnai kejutan dengan tak adanya para langganan juara yang meraih penghargaan. Penghargaan tertinggi, grand category, diraih Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Probolinggo.

Penghargaan Otonomi Awards kali ke-9 tadi malam dihadiri para kepala daerah se-Jatim. Hadir pula Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, staf ahli Menkes Bambang Sulistomo, serta Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Ada pula bos Maspion Alim Markus serta Konjen AS untuk Surabaya Kristen F. Bauer.

Acara yang dipandu MC Lucia Cicilia dan Dibyo Primus tersebut menampilkan sejumlah atraksi seni. Mulai penampilan Sulap Bocor, pantomimer Jemek Supardi, kelompok seni vokal Acapella Mataraman, tari Semanggi Suroboyo, hingga reog Ponorogo.

Berdasar hasil riset dan penilaian oleh Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), empat daerah yang hampir setiap tahun meraih penghargaan kali ini tidak memperoleh satu pun kategori. Empat daerah tersebut adalah Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar. Sementara itu, beberapa daerah lainnya meraih lebih dari satu penghargaan. Di antaranya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo.

Direktur Eksekutif JPIP Rohman Budijanto menyatakan, meski masih ada daerah yang alot dalam membuka informasi APBD-nya, secara keseluruhan daerah di Jatim sudah bersedia membuka diri. Padahal, publik berhak mengetahui anggaran daerah. ''Kalau ada slogan NKRI harga mati, bagi kami otonomi harga pas. Tidak perlu mati di era otonomi. Yang diperlukan adalah kerja keras dan kreativitas,'' ujarnya.

Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menuturkan, pemprov amat terbantu oleh adanya Otonomi Awards yang digagas JPIP. Menurut dia, penganugerahan Otonomi Awards memiliki penilaian yang objektif dan sungguh-sungguh. Karena itu, dia berharap para kepala daerah di Jatim bisa terpacu untuk bekerja keras.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, saat Indonesia merasa cemas dengan otonomi daerah (otda), Jawa Pos justru telah memprakarsai sebuah kompetisi otonomi daerah di Jatim. ''Ide brilian yang dilakukan JP harus diekspor ke provinsi lain,'' ujarnya.

Priyo menyadari, selama penerapan otda, banyak gubernur yang melayangkan protes ke pusat. ''Sebab, katanya banyak yang menjadi raja kecil. Tapi, itu tidak terjadi di Jatim. Kecemasan tersebut tidak terjadi,'' ujarnya. (kit/sep/c5/ari)